Kabupaten Kampar Segera Miliki Perda RPIK

UU nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, Pasal 11 ayat (1) mewajibkan Bupati untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK). Dokumen RPIK ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Setelah melalui beberapa tahapan, akhirnya Ranperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Kampar Tahun 2019 – 2039  mendapatkan persetujuan pengesahan melalui Keputusan DPRD Kabupaten Kampar Nomor 24/KPTS/DPRD/2019 tanggal 23 Desember 2019.

Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Kampar melalui Sekretaris Tim Teknis Penyusunan RPIK Kampar Irwan Muhammad, ST, MIDS, ME menjelaskan bahwa penyusunan  Perda RPIK ini mengacu pada RPIN dan Perda RPIP Riau. Perda RPIK memuat visi misi pembangunan industri dan rencana strategis pembangunan industri di kabupaten kampar untuk jangka waktu 20 tahun. Melalui Perda RPIK ini ditetapkan bidang bidang industri yang menjadi unggulan dan prioritas di Kabupaten Kampar serta tahapan pembangunan dan pengembangannya. Perda RPIK akan menjadi pedoman strategis bagi semua stakeholder dalam melaksanakan pembangunan dan pengembangan industri di Kab. Kampar.

“Kita mengucapkan terima kasih dan sangat mengapresiasi semangat bapak/ibu anggota Bapemperda DPRD Kab. Kampar yang telah membahas Ranperda ini. Proses ini akan dilanjutkan dengan evaluasi oleh Provinsi. Insya Allah akan segera dilaksanakan karena kita juga telah mendapatkan surat rekomendasi dari Dinas Perindustrian Provinsi”, tambahnya.

“Kab. Kampar merupakan kabupaten ketiga yang akan memiliki perda RPIK setelah Kab. Kepulauan meranti dan Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan Perda RPIK ini akan mempercepat pembangunan industri di kab kampar yang akan berdampak pada peningkatan kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat kabupaten Kampar”, jelas Irwan. (PPI, Jan 2020)